Liputanjatim.com – Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKB Makmulah Harun prihatin dengan penanganan sampah di Kabupaten Banyuwangi yang hingga saat ini masih belum menemukan titik temu.
Akitab ketidak jelasan pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) banyak banyak pos-pos sampah yang mengalami penumpukan. “Pos pos sampah mengerikan tumpukannya, baik di tingkat RT dilokasi tertuntu,” katanya, 6 Desember 2022.
Ia katakan sebetulnya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kabarnya sudah memberikan alternatif tapi hingga saat ini masih belum jelas keberadaannya. Oleh karenanya, permasalah sampah masih menjadi problem yang kompleks.
“Saya sebagai Masyarakat Banyuwangi turut prihatin terkait permasalahan sampah dan tentunya ini menjadi tangung jawab kita semua untuk memberikan solusi permasalahan yang terjadi,” katanya.
Politisi asal Banyuwangi ini mencoba menggali permasalahan sampah dilingkungannya. Ia mengusulkan, problem ini sebetulnya dapat di pecahkan jika dilakukan dari hulu ke hilir produksi sampah.
Kebanyakan produksi sampah dihasilkan dari limbah rumah tangga, dimana limbah itu tidak melulu harus dibuang menjadi sampah, namun dapat dimanfaatkan dan dikelola kembali. “Kita menggali masalah dari tingkat hulu. Ini akibat karakter masyarakat yang masih belum menyadari bahwa sampah itu bisa diolah. Bahwa sampah itu ada manfaatnya, bahwa sampah itu ada komoditinya,” tutur
Ketua PC Muslimat NU Hj Makmullah Harun ini katakan, kesadaran masyarakat peluang komoditi bekas sampah ini yang seharusnya Pemkab membidik dan menumbuhkan ditengah masyarakat Banyuwangi, sehingga dapat mengurangi produksi sampah setiap hari.
“Bagaimana misalnya Pemkab Banyuwangi itu ada kebijakan anggaran, untuk mengadakan pelatihan pembinaan pendampingan untuk masyarakat ini step by step,” kata Makmulah.
Merubah habit masyarakat terhadap kesadaran pentingnya pengelolaan sampah ini memang tidak mudah. Namun Makmulah yakin, dengan diawali dengan langkah kecil namun konsisten akhirnya dapat mengubah pola pikir positif hingga skala mayoritas.
“Merubah karakter ini memang berat, tapi kalau tidak dimulai dari sekarang terus kapan lagi. Saya yakin bisa asal ada anggaran dari pemkab untuk menunjuk bekerjasama dengan lembaga tertentu yanh profesional untuk melakukan sosialisasi, pelatihan dan pendapingan. Sehingga maidsaid masyarakat dapat berubah,” ujarnya.
