Liputanjatim.com – Puluhan Juru parkir (Jukir) menggeruduk Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Rabu (16/11/2022). Mereka menuntut Pemkab Sidoarjo lebih memperhatikan nasib para juru parkir. Pasalnya, PT ISS selaku pihak ketiga pengelola parkir dianggap telah gagal mengakomodir keberadaan para jukir yang ada.

“Misalnya di GOR ada 26 jukir, tapi anggota kita yang masuk hanya 9 orang saja. Selebihnya malah mereka merekrut orang baru yang justru bukan warga Sidoarjo,” ungkap Abdul Aziz Koordinator paguyuban juru parkir.

Pihaknya juga meminta Pemkab Sidoarjo untuk tetap mempertahankan jumlah titik parkir dan menolak addendum pengelolaan parkir oleh pihak ketiga.

“Kami meminta Pemkab Sidoarjo tetap mempertahankan 359 titik parkir yang saat ini dikurangi oleh pihak ketiga menjadi 87 titik. Pemkab jangan mau diintervensi pihak swasta,” tegas Abdul Aziz.

Menurutnya, rencana addendum itu hanya akan merugikan Pemkab Sidoarjo dan mengancam mata pencaharian para jukir yang sudah ada.

Oleh karena itu, pihaknya meminta Pemkab Sidoarjo memikirkan ulang pengelolaan parkir yang dikelola pihak ketiga. Dirinya berharap pengelolaan parkir dikembalikan lagi ke Dinas Perhubungan atau alternatif lain yang tetap dalam naungan Pemkab Sidoarjo.

Kadishub Sidoarjo Benny Airlangga menyatakan tidak akan menghilangkan 359 titik parkir yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama. 

“Pengelolaan 359 titik parkir ini memang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, tapi ini sedang berproses. Tahapan-tahapannya sedang berjalan,” kata Benny saat menemui para jukir.

Pihaknya menyebut saat ini terdapat 200 jukir yang terdaftar dalam database Dishub. Ia meminta kepada jukir yang belum masuk dalam daftar, agar segera lapor dan melakukan pendataan. Dirinya memastikan akan mengakomodir keberadaan jukir yang ada.

“Asalkan dia memang bertugas di lahan parkir milik Pemkab, nanti kita akan inventarisir. Kemudian akan kita rekomendasikan ke pihak ketiga selaku pengelola parkir,” imbuh Benny.

Sebelumnya, puluhan jukir itu menyampaikan tuntutan-tuntutannya kepada wakil rakyat di Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo. Kehadiran para jukir itu kemudian direspon oleh anggota Komisi B DPRD Sidoarjo.

“Secara tegas kami dari komisi B menolak rencana addendum pihak ketiga selaku pengelola parkir. Kami juga meminta PT ISS segera melakukan sosialisasi terkait harga tiket parkir yang masih banyak masyarakat belum mengetahui,” jelas anggota Komisi B Sudjalil.

Sudjalil juga menyampaikan bahwa DPRD Sidoarjo sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait masalah parkir di Sidoarjo untuk selalu memprioritaskan kepentingan masyarakat Sidoarjo, termasuk keberadaan jukir yang sudah ada.