Liputanjatim.com – Anggota DPRD Jawa Timur asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Drs Nur Azis menggelar Reses III Tahun 2022 di Desa Sumur Njalak, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Senin (17/10/2022).

Dalam agenda serap aspirasi masyarakat kali ini, Politisi PKB tersebut menerima berbagai pengaduan dan usulan yang disampaikan langsung konstituennya. Sejumlah hal itu di antaranya soal pembangunan masjid, infrastruktur jalan-saluran hingga permasalahan hama tikus.

Anggota DPRD Jatim, Nur Aziz memastikan segera menindaklanjuti pengaduan dan usulan masyarakat tersebut ke Pemprov Jatim. Di antaranya adalah terkait belum adanya saluran di jalan raya provinsi yang menjadi salah satu penyebab banjir.

“Jalan Raya Pakah, Ponco, Jatirogo itu minta pembuatan saluran. Memang betul terjadi banjir dan sebagainya. Di jalan provinsi itu belum ada salurannya. Maka akan kita tindak lanjuti, kita sampaikan kepada Dinas PU Bina Marga Jatim,” kata Nur Aziz ditemui usai kegiatan reses.

Selain infrastruktur jalan-saluran, Nur Aziz mengaku juga mendapatkan keluhan dari warga mengenai limbah debu. Menurut dia, warga di Tuban mengeluhkan banyaknya pabrik kapur yang mengeluarkan limbah debu.

“Di sini banyak pabrik kapur itu membentang jalurnya. Ada puluhan pabrik kapur yang mengganggu polusinya ke masyarakat,” ungkap dia.

Oleh sebabnya, dia memastikan bakal segera menindaklanjuti keluhan warga ini kepada instansi terkait. Di samping itu, Nur Aziz juga menekankan kepada pihak perusahaan agar memiliki alat penangkap debu.

“Kita sampaikan supaya ada tindak lanjut penanganan debu ini. Ini kan harus ada penangkap debu. Setidaknya perusahaan itu memiliki alat penangkap debu,” tegas dia.

Tak hanya pengaduan soal limbah debu yang diterima Nur Aziz dari konstituennya. Sebab, persoalan hama tikus juga menjadi masalah yang timbul di bidang pertanian. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, ia bakal mendorong instansi terkait agar segera mencarikan solusi bersama.

“Supaya nanti ada teknologi untuk bisa mengusir atau membunuh tikus. Karena ini harus ada teknologi secara khusus. Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) pemerintah. Makanya ini harus kita pikirkan juga,” tandasnya.