Liputanjatim.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Gresik tahun anggaran 2021 kurang maksimal, DPRD kabupaten Gresik berikan catatan penting kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang minim realisasi.

Melalui giat Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik tentang Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Capaian Nota APBD Tahun Anggaran 2021 yang digelar pada Senin (13/6) kemaren, anggota Dewan sampaikan sejumlah catatan penting kepada beberapa OPD. Hal itu semata sebagai wujud perhatian DPRD sebagai karib mitra kerja Pemerintah Daerah.

Perlu diketahui, dalam target pendapatan pada APBD 2021 adalah sejumlah Rp.3.291.997.122.262,00 sedang yang terealisasi sebanyak Rp.3.133.574.194041,41 dan untuk target Belanja Daerah 2021 adalah sebesar Rp.3.597.937.590.456,00 sementara realisasi sebanyak Rp.3.192.751.693.289,00. Sedangkan untuk realisasi PAD tahun 2021 mencapai 89,43%, yang semula memiliki target 1 triliun 153 miliar dan hanya tercapai sebanyak 1 triliun 31 miliar rupiah.

Dari situ memiliki gambaran bahwa dalam pemenuhan target anggaran dengan mengaca pada dokumen RPJMD kabupaten gresik tahun anggaran 2021-2026, terlihat jelas bahwa target semula yang telah ditetapkan tidak dapat terpenuhi.

Oleh sebab itu, sejumlah fraksi dewan DPRD Gresik dalam pandangan umun atas realisasi APBD Ta 2021 memberikan sejumlah catatan penting agar nantinya mampu dijadikan bahan pertimbangan oleh OPD kabupaten Gresik ke depan.

Anggota Dewan Fraksi PKB Abdullah Hamdi, dalam pandangannya menyampaikan, bahwa hasil capaian modal belanja yang tidak tembus dari 20% adalah bentuk keteledoran OPD dalam merumuskan dan merencanakan komposisi anggaran di tahun 2021.

“Dari belanja modal rencananya sebesar 435 miliar, hanya terealisasi 298 miliar atau 68,58 %. Itupun untuk belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sangat kecil, hanya sebesar 105 miliar, dari target 154 miliar. Bagaimana mungkin kondisi jalan di Kabupaten Gresik bisa mantap dan baik, jika porsi anggaran untuk infrastruktur jalan hanya 3,2 % saja dari APBD Gresik,” beber Anggota Fraksi PKB Abdullah Hamdi.

Sementara itu, anggota Dewan dari Fraksi Gerindra Taufiqul Umam turut menilai bahwa capaian kinerja OPD saat ini masih mengikuti tradisi lama dan bahkan kurang berinovasi. Hal ini dibuktikan dengan 13 OPD dilingkungan kabupaten Gresik hanya 4 yang dapat memenuhi target, sedangkan 9 OPD lainnya masih belum memenuhi target.

“Di tahun anggaran sebelumnya Dishub meminta anggaran untuk alat parkir, dengan alasan agar pendapatan retribusi dapat ditingkatkan dan tidak lagi bocor kepada Oknum-oknum juru parkir. Namun kenyataan dilapangan berbeda jauh. Mesin-mesin yang dibeli dengan anggaran Daerah justru tidak dipakai dan hanya jadi pajangan. Justru para juru parkir diberi kalung keplek yang ada tanda barcode, seolah-olah bayaran retribusi sepeda motor dan mobil dibarcodekan dengan resi pembayarannya. sedangkan fakta dilapangan mereka membayar langsung dan masuk kantong tanpa ada pem-barcode-an,” jelas Taufiqul Umam.

Untuk itu, Umam menilai dari lahan basah potensi retribusi di kabupaten Gresik sangatlah besar sekali dan bisa naik secara signifikan jika OPD yang bersangkutan mempunyai inovatif yang baru.

Kemudian, disusul dengan penyampaian pandangan umum dari fraksi Golkar, Asroin Widyana, beliau menyampaiakan perihal adanya problem dari proses tambang galian C. Asroin mengusulkan perlu adanya ketegasan pemerintah dalam penarikan aktivitas tambang dan harus menempatkan petugas di pintu keluar masuk akses tambang.

“Penarikan pajak yang punya ijin galian pertambangan atau galian C, harus menempatkan petugas di pintu keluar masuk tambang dan juga membuat pintu elektronik. tidak seperti saat ini, hanya menerima laporan. Maka fraksi golkar mengestimasi bahwa yang didapat dari galian C yang berijin hanya berkisar 30% dari fakta yang ada. Karena penyebabnya menerima lapporan saja. Sehingga barang yang keluar dan yang dilaporkan tidak sama,” ungkap Politisi Golkar Asroin Widyana.

Untuk diketahui, dalam kesempatan ini dari seluruh fraksi juga turut mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk kesekian kalinya.