Liputanjatim.com – Persoalan pemotongan fiber optik BUM Desa Bolali oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) menjadi atensi khusus Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. Setelah bertemu Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo di Jakarta Rabu (18/5/2022), Abdul Halim Iskandar langsung menyambangi Desa Bolali, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Kamis (19/5/2022) petang.

“Saya ingin melihat langsung lokasi pemotongan fiber optic milik BUM Desa oleh PT KAI. Sebab ini adalah usaha rintisan yang harus kita kawal dan perjuangan warga desa untuk berkembang. Jangan sampai kita tidak membela rintisan usaha dari BUM Desa saat ada masalah,” ujar Gus Halim-sapaan akrab Abdul Halim Iskandar, di lokasi kejadian. 

Baca Juga: BUM Desa Diminta Bayar Rp 30 juta per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan PT KAI

Setelah melihat langsung lokasi dan posisi fiber optic milik BUM Desa yang dipotong PT KAI, Gus Halim mengaku heran. Sebab yang melintasi property PT KAI ternyata tidak hanya fiber optic milik BUM Desa Bolali tetapi juga ada kabel PLN. Tapi kenapa yang dipersoalkan hanya fiber optic BUM Desa yang sebenarnya melintasi saluran air.

“Tapi setelah melihat langsung, saya kira ini sangat naif juga jika harus bayar Rp30 juta karena lewat saluran air yang sudah ada yang juga dilalui kabel PLN yang tidak berbayar. Terus kenapa harus berbayar untuk kabel optik,” katanya. 

Disaat bersamaan, Gus Halim juga menerima keluhan dari pihak Desa Bolali terkait adanya surat penolakan penurunan sewa dari PT KAI yang ditembuskan langsung ke pihak Kejaksaan, tidak melalui terlebih dahulu Bupati sebagai kepala wilayah. Hal tersebut tentunya menambah kekhawatiran warga desa.

“Ini harus dipertanyakan, apa maksudnya. Seharusnya tidak seperti itu dan ini juga akan kita sampaikan ke Dirut PT KAI,” kata Gus Halim.

Selain terkait pembebanan biaya 30 juta, Gus Halim juga sangat menyayangkan pemotongan kabel fiber optik oleh PT KAI. Pasalnya dilakukan pada saat anak-anak desa membutuhkan jaringan internet untuk ujian sekolah. Disamping itu, menurut Gus Halim, pengembangan digitalisasi desa juga sangat berguna dan bermanfaat untuk memajukan perekonomian desa. 

“Ini tentu berdampak pada anak-anak kita yang sedang ujian. Pembebanan Rp30 Juta kepada BUM Desa itu juga cukup saya sayangkan karena usaha yang sedang digarap oleh BUM Desa merupakan salah satu pilar ekonomi di desa, dan akan memberi dampak sangat luas dalam upaya peningkatan SDM serta digitalisasi Desa,” ujarnya.

Menanggapi keluhan warga desa, Gus Halim berjanji bakal kembali bertemu lagi dengan Dirut KAI untuk mencari solusi atas persoalan yang terjadi di Desa Bolali ini. Ia juga berharap agar setiap Kepala Desa atau setingkat untuk tidak segan melaporkan jika mengalami persoalan seperti yang terjadi di Desa. 

Gus Halim juga menyatakan akan berupaya menjembatani sinergisitas antara PT KAI dengan desa-desa yang dilewati rel kereta. Menurutnya, hal ini harus dilakukan agar desa-desa yang lainnya tidak mengalami peristiwa yang sama, pasalnya jalur kereta api jalur Jakarta-Surabaya melewati banyak desa. Salah satu yang diupayakan Gus Halim adalah sinergisitas antara PT KAI dengan desa-desa yang dilewati rel kereta. 

“Contoh sinergisitas yaitu KAI berikan ruang bagi BUM Desa yang dilewati jalur kereta api untuk menjual produk di stasiun. Ini malah jadi bagus sekali untuk jadi penguatan BUM Desa yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo, Presiden menekankan agar pemulihan ekonomi di level desa perlu dilakukan percepatan lewat BUM Desa,” kata Gus Halim.

Sebagai informasi, sebelumnya berdasar laporan dari desa, Gus Halim didampingi beberapa pejabat Kementerian Desa PDTT telah melakukan pertemuan dengan PT KAI untuk mencari jalan keluar atas keputusan PT KAI meminta BUMDesa Bolali Maju untuk membayar Rp 30 juta per tahun, karena crossing kabel fiber optik yang dipakai masyarakat Desa Bolali melintasi properti PT KAI, dan dibayar dua tahun sekaligus untuk termin pertama. Pihak BUM Desa Bolali Maju telah mengajukan dispensasi biaya crossing kabel fiber optik kepada PT KAI agar program penyediaan internet murah bagi warganya tidak terhambat.

Program penyediaan internet murah tersebut merupakan salah satu program yang dijalankan BUMDesa Bolali Maju untuk membantu masyarakat desa dalam hal memperoleh informasi pendidikan dan rintisan usaha usaha mikro kecil menengah (UMKM) berbasis online.

Turut hadir dalam kunjungan itu, Nyai Lilik Umi Nashriyah, Dirjen PPKTrans Aisyah Gamawati, Dirjen PEID Harlina Sulistyorini dan Kepala BPI Ivanovich Agusta.