Liputanjatim.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Surabaya menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jatim, Senin (18/4/2022).

Diantara tuntutan yang dibawa adalah meminta Presiden Jokowi menindak tegas pejabat publik yang sebelumnya menyuarakan wacana penundaan Pemilu maupun jabatan Presiden tiga periode.

Dua wacana ini sebelumnya memang sempat ramai dan mendapat beragam respon publik. Sekalipun pemerintah telah memberikan statement penolakan, namun sikap tegas lain disebut perlu dilakukan.

“Kami menuntut Pak Presiden Jokowi untuk menindaktegas para pejabat publik dan elite politik yang mengusulkan wacana tiga periode ataupun perpanjangan masa jabatan,” kata Rahmat, Ketua Umum HMI Cabang Surabaya.

Menurut Rahmat, pihaknya ingin hal ini juga berlaku pada siapapun yang kembali mengusulkan maupun memunculkan wacana ini ke depan.

Dalam penjelasan massa saat melakukan aksi, tuntutan ini memang begitu ditekankan. Mereka meminta komitmen pemerintah maupun legislatif.

Disisi lain, massa juga menuntut pemerintah untuk menyelesaikan persoalan kenaikan BBM. Kemudian mendesak pemerintah untuk menstabilkan harga bahan pokok.

“Kami juga menolak kenaikan PPN. Kami juga minta pemerintah melakukan evaluasi terkait IKN dan APBN lebih difokuskan pada hal-hal fundamental kepada masyarakat,” ujarnya.

Aksi elemen mahasiswa ini di gedung DPRD Jatim ini memang bukan kali pertama. Beberapa hari lalu, setidaknya aksi demonstrasi mahasiswa berlangsung dua hari berturut-turut dari dua kelompok yang berbeda.

Namun Rahmat menolak pihaknya terlambat. “Aksi kami ini merupakan penegasan bahwa memang ada kegelisahan yang perlu dikawal betul oleh mahasiswa,” jelasnya.

Dalam aksi yang berlangsung damai ini, massa ditemui dua anggota DPRD Jatim. Yaitu, Noer Sotjiepto dan Agung Supriyanto. Kedua legislator ini menemui secara langsung massa.

Dihadapan peserta aksi, Noer Sotjiepto menegaskan pihaknya tunduk pada konstitusi. “Semua anggota, sebanyak 120 anggota DPRD Jatim tunduk pada konstitusi,” ucap anggota Komisi B DPRD Jatim.

Menurutnya, segala tuntutan mahasiswa telah diteruskan ke pemerintah pusat, baik pada Presiden maupun DPR RI. “Kami akan terus mengawal surat itu, kami akan komitmen,” jelasnya.