Liputanjatim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik dalam Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD tahun 2023, berkomitmen usung dan kawal 7 (tujuh) Target Prioritas sebagai bentuk dukungan atas prioritas pembangunan Daerah.

Bertempat di Kantor Bupati Ruang Mandala Bhakti, Musrembang tersebut mengangkat tema “Penguatan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkelanjutan dan Berkebudayaan Dilandasi Akhlakul Karimah”. 

Abdul Qodir dalam awal sambutannya menjelaskan tentang artikulasi dan fungsi daripada Pokir DPRD dalam dimensi strategis perencanaan pembangunan daerah.

“Bahwa Pokir DPRD adalah menjadi mekanisme penyelarasan perencanaan politis, teknokratis dan partisipatif. DPRD juga berupaya untuk tidak terjebak pada logika pemerataan anggaran, ini yang harus digaris bawahi. Akan tetapi dalam upayanya kita harus mendukung prioritas pembangunan daerah,” kata Abdul Qodir dalam sambutannya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2023, Selasa (23/3/2022).

“Sehingga saya harapkan tidak ada yang memakai Istilah logika Bagito yaitu (Bagi-bagi roto),” tambahnya.

Abdul Qodir melanjutkan bahwa selama ini DPRD telah melakukan identifikasi mengenai permasalahan pembangunan yang ada di kabupaten Gresik. Yaitu lewat kuisioner dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang menjadi putusan tanggung jawab kewenangan daerah.

“Identifikasi ini dilakukan lewat survei aspirasi masyarakat seiring dengan diadakannya reses DPRD kabupaten Gresik. Dilakukan dengan cara penyebaran angket kuisioner kepada masyarakat di 18 kecamatan secara sampling, dengan kurang lebih sebanyak 1000 responden,” bebernya.

Sehingga dalam temuannya, DPRD berhasil merumuskan tujuh isu strategis yang nantinya dikerucutkan menjadi 7 target prioritas Pokir DPRD Gresik dalam RKPD tahun 2023. 

Adapun 7 (Tujuh) Target Prioritas Pokir DPRD kabupaten Gresik yaitu antara lain; Prioritas (1) tentang Penanggulangan kemiskinan berbasis data terpadu, (2) Mewujudkan janji KTP sebagai Satu Kartu untuk semua akses layanan publik Pemerintah, (3) Meningkatkan kondisi kemantapan dan konektivitas jalan kabupaten dan jalan poros desa, (4) Percepatan ketersediaan infrastruktur pencegahan banjir Kali Lamong dan jaringan drainase kawasan industri dan perkotaan, (5) Menggiatkan UKM dengan peningkatan skema anggaran afirmasi/bantuan sosial untuk kelompok UKM, Penurunan tingkat pengangguran melalui keterpaduan potensi produk unggulan daerah dengan dunia industri, dan (7) Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha.

Lebih dalam, Abdul Qodir memberikan penekanan bahwa, hal tersebut merupakan hasil dari sorotan masyarakat yang berharap akan uluran tangan Pemerintah berupa percepatan pembangunan dan dalam bentuk kebutuhan fasilitas.

“Dalam hasil data lebih rinci dijelaskan didalam Dokumen Pokir DPRD yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten. Sedikit gambaran menampilkan bahwa masih banyak penerangan jalan umum yang belum tersentuh oleh PJU, adanya permohonan peningkatan produktifitas sektor pertanian dan perikanan. karena selain sektor Industri dan Pariwisata, Gresik juga memiliki sebagian besar potensi di bidang pertanian dan perikanan dan disitu jumlahnya cukup banyak, ada sekitar 1800 angket telah terisi,” jelasnya.

“Dan ini nanti akan kita realisasikan lewat Aturan dan Regulasi baru. Berkaitannya dengan Pajak dan Retribusi Daerah, maka ini akan kita maksimalkan,” pungkas Abdul Qodir.

Perlu diketahui, Pokir merupakan produk dari kewajiban anggota legislatif dalam menjaring aspirasi masyarakat. Kemudian melalui aspirasi tersebut nantinya akan ditindaklanjuti oleh wakil rakyat dan diteruskan ke eksekutif. Sehingga nanti Pokir berperan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan Daerah.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Jempin Marbun, Perwakilan Bappeda Provinsi Jawa timur Denny Teguh Setiawan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Wakil Bupati Aminatun Habibah, Sekertaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Wasil Miftahul Rachman, Ketua DPRD Gresik Moch. Abdul Qodir, serta seluruh jajaran Organisasi dan LSM yang hadir.