Liputanjatim.com – DPRD Jawa Timur menyambut baik dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau Bank Jatim dengan agenda utama penetapan susunan Dewan Komisaris – Direksi yang baru. DPRD Jatim juga berharap kinerja setelah RUPS ini, mampu membantu Gubernur Jatim dalam pengentasan kemiskinan.

Dikatakan Muhammad Fawait, Anggota Komisi C DPRD Jatim, Bank Jatim sebagai salah satu BUMD penyumbang PAD terbesar di Jawa Timur harus menunjukkan kelasnya secara nasional. Bagaimana bank jatim menjadi pendorong atau pengungkit pembangunan Jawa Timur. Bisa menjadi bagian utama dalam menumbuhkan lapangan pekerjan dan ujungnya bisa membantu upaya pengentasan kemiskinan. “Kita tidak mempermasalahkan asal usul komisaris atau direksi bank jatim. Intinya, kinerja Bank Jatim ini harus lebih baik. Jangan sampai, nama besar dan pengalaman Komut dan Direksi yang berasal dari perbankan nasional justru kinerjanya biasa-biasa saja,” jelas Fawait, Kamis (17/3/2022).

Salah satu yang tugas penting jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim saat ini adalah mengevaluasi Loan Deposit of Ratio (LDR) tahun 2020 dan 2021 yang masih relatif rendah ketika itu dilihat dan dibandingkan dengan ketentuan BI maupun OJK. Dimana LDR atau penyaluran kredit ke masyarakat masih sangat rendah. “LDR Bank Jatim ini masih rendah dan harus segera diperbaiki,” pinta Fawait yang juga Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim ini.

Sekadar diketahui, dari data yang dihimpun, LDR bank milik Pemprov Jatim itu masih dibawah ketentuan OJK. Pada tahun 2020 LDR Bank Jatim mencapai 60,58. Angka tersebut lebih rendah dari tahun 2019 yang mencapai 63,34 persen dan 2018 yang mencapai 66,57 persen.
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat per September 2020, LDR bank umum mencapai 83,46%, jauh lebih rendah dari akhir 2019 lalu yang sempat menyentuh 94,43%. Bank persero memiliki LDR sebesar 83,82% per September 2020 menyusut dari periode setahun sebelumnya 95,59%. Sementara LDR bank swasta konvensional tercatat 80,98%.

Untuk itu ia menyampaikan dua alasan penting kenapa penyaluran kredit harus segera ditingkatkan. Pertama, agar sesuai dengan ketentuan BI atau OJK. “Kedua, dengan LDR yang tinggi, harusnya bisa membantu Ibu Gubernur untuk program pengentasan kemiskinan. Dengan LDR digenjot, maka aktivitas ekonomi akan bergeliat,” sebut presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) ini.

“Kalau ternyata jajaran komisaris dan direksi bank jatim membiarkan saja, LDR ini rendah, berarti bank Jatim tidak membantu Ibu Gubernur dalam rangka pengentasan kemiskinan,” sahutnya serius.

Fawait kembali mengingatkan, bahwa tugas besar menanti bagi jajaran komisaris dan direksi Bank jatim. Jangan sampai alokasi dana kredit itu mubazir atau tidak tersalurkan. Sehingga secara kinerja keuangan, laba dan aset bank Jatim juga harus meningkat. “Komisi C kedepan tetap melakukan fungsi kontrol, apalagi dalam rangka program pengentasan kemiskinan di Jatim,” pungkasnya.