Liputanjatim.com – Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Erma Susanti mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur meninjau ulang tata kelola distribusi minyak goreng.

Upaya ini, Erma katakan agar problem kelangkaan minyak goreng segera terselesaikan.

“Untuk distribusi belum dilakukan pengawasan maksimal dan justru menyalahkan konsumen yang panic buying,” kata Erma Susanti, Selasa (22/2/2022).

Politikus PDI Perjuangan ini, berharap meninjau ulang pernyataan Gubernur Jatim terkait Jatim surplus 4 ribu ton minyak goreng.

Menurut Erma statemen Satgas Jatim menyatakan banyak produsen yang tidak punya lahan CPO kesulitan bahan baku. “Merek kesulitan karena bahan baku tidak ada stok untuk operasi pasar,” tegas Erma.

Ia menuding jika ada permasalahan di produsen dan distribusi. Sebab kebutuhan minyak goreng tidak setinggi sebelum pandemi covid.

“Kebutuhan konsumsi minyak goreng sekarang tidak setinggi sebelum covid. Karena sektor UMKM juga belum optimal produksinya,” jelas Erma.

Erma menyebutkan ada persoalan pada pengawasan dan tata kelola distribusi yang buruk. Karena itu tidak dipersiapkan maksimal untuk pelaksanaan peraturan menteri perdagangan (Permendag).