Liputanjatim.com – Ketua Himpunan Masyarakat Petambak Garam (HMPG) Jawa Timur, Mohammad Hasan menyayangkan belum masuknya produk garam ke dalam regulasi barang pokok dan penting (Bapoting), padahal sudah diatur dalam perubahan peraturan presiden (Perpres).

“Regulasi hingga saat ini belum berpihak kepada masyarakat contohnya yang kita selama ini perjuangkan terkait masalah garam masuk ke dalam barang pokok dan penting yang diatur dalam perubahan Perpres yang mana bapak Presiden Joko Widodo mengamanatkan kepada bapak Moeldoko terkait masalah garam masuk ke dalam bapoting.” Kata Hasan saat ditemui di ruangannya, Senin (20/12/2021) .

Dengan dikeluarkannya Perpres tersebut, pihak nya mendesak agar produk garam segera di masukkan dalam kategori bapoting, sehingga HPP bisa ditetapkan oleh pemerintah.

“Nah itu harapan terkait masalah regulasi, dan mudah mudahan akhir Desember ini garam sudah diatur masuk ke dalam bapoting yang diatur melalui perubahan Perpres,” harap Hasan.

Terkait masalah aneka pangan, Hasan menjabarkan bahwa aneka pangan yang selama ini jadi kluster industri, ke depannya bisa masuk kepada kluster konsumsi. Sebab, berbicara aneka ragam pangan adalah terkait masalah pangan atau konsumsi masyarakat itu sendiri

“Sehingga harapan kita bukan lagi dipenuhi impor, tetapi dipenuhi atau disubstitusi oleh garam dalam negeri.” tegas Alumni Mahasiswa Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) tersebut.

Sementara di sektor mutu atau kualitas, Hasan megimbau agar pemerintah melakukan intervensi dalam upaya melakukan pembinaan, yaitu berupa sentuhan teknologi yang ditetapkan selama ini oleh pemerintah, seperti olil filter, membran dan berupa teknologi lainnya.

“Hal ini mungkin bisa memicu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas garam rakyat kita sehingga pencapaian swadaya ke depan menjadi harapan dan tercapai buat kita semua.” terang Hasan.

Di samping itu, dia mengharapkan pembangunan infrastruktur dari hulu hilir segara diwujudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas garam rakyat, dalam hal ini ia menyontohkan normalisasi saluran dalam produksi. Sebab sambung dia, berbicara masalah garam, bicara juga masalah manajemen air.

“Nah ini yang diharapkan agar pembangunan infrastruktur dari hulu ke hilir untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas garam rakyat kita segara dilakukan pemerintah tujuan nya mempercepat swa sembada garam nasional di samping menjadi substitusi dari pada kebutuhan industri nantinya.” tandas Hasan.