Liputanjatim.com – Berkaitan dengan komentar Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas tentang ‘Kemenag hadiah untuk NU’, PBNU akhirnya angkat bicara. Menurutnya, pernyataan Menag tersebut kurang bijaksana.
“Pernyataan Pak Menteri Agama tentu itu hak beliau, meski saya pribadi dapat menyatakan bahwa komentar tersebut tidak pas dan kurang bijaksana dalam perspektif membangun spirit kenegaraan,” kata Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini kepada wartawan, Minggu (24/10/2021).
Helmy membenarkan NU punya peran besar dalam menghapus 7 kata dalam piagam Jakarta. Namun, karena hal itu, NU tidak boleh merasa berkuasa.
“Tidak berarti NU boleh semena-mena berkuasa atas Kementerian Agama ataupun merasa ada hak khusus,” kata Helmy.
“Kemenag hadiah negara untuk semua agama, bukan hanya untuk NU atau hanya untuk umat Islam,” lanjutnya.
Helmy mengakui NU adalah stakeholder terbesar dari Kemenag. Meski begitu, ia berharap NU tidak memiliki motivasi untuk menguasai ataupun memiliki semacam ‘privilege’ dalam pengelolaan kekusaan.
“Pada dasarnya semua elemen sejarah bangsa ini punya peran strategis dalam pendirian NKRI, melahirkan Pancasila, UUD 1945 dalam keanekaragaman suku, ras, agama & golongan. Bhinneka Tunggal Ika,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua PWNU DKI Jakarta Samsul Ma’arif menilai komentar Menag justru merugikan NU. Pernyataan Yaqut dianggap dapat membuat NU bersinggungan dengan ormas lain.
“Justru pernyataan menteri agama yang menyatakan bahwa kementerian agama itu hadiah untuk NU itu merugikan NU sendiri, artinya membuka peluang untuk rasa tidak enak dengan ormas yang lain, jadi seakan akan NU itu merasa yang paling berjasa, walaupun mungkin iya. tetapi kalau dikesankan merasa paling berjasa kan tidak enak,” jelas Samsul.
Samsul berharap Menag lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan yang berpotensi terjadi perdebatan. Tidak semua hal, kata Samsul, perlu diucapkan ke publik.
“Saya menyayangkan lah justru itu merugikan nu sendiri, saya sebagai orang NU aja nggak nyaman saya. Statement itu tidak menguntungkan NU secara umum, satu memberikan peluang perpecahan di kalangan umat Islam, kedua ada terkesan arogansi, padahal NU nggak begitu,” tuturnya.
Pernyataan Menag RI
Untuk diketahui, pernyataan Menag Yaqut itu disampaikan dalam webinar internasional yang ditayangkan salah satu channel YouTube. Menang menceritakan terkait adanya perdebatan terkait Kementerian Agama terkait usulan perubahan tagline Kemenag.
“Ada perdebatan kecil di Kementerian, ketika mendiskusikan soal Kementerian Agama, saya berkeinginan untuk mengubah tagline atau logo Kementerian Agama, tagline Kementerian Agama itu kan ‘Ikhlas Beramal. Saya bilang, nggak ada ikhlas kok ditulis gitu, namanya ikhlas itu dalam hati, ikhlas kok ditulis, ya ini menunjukkan nggak ikhlas saya bilang. Nggak ikhlas itu artinya mungkin kalau ada bantuan minta potongan itu nggak ikhlas, kelihatannya bantu tapi minta potongan tapi nggak ikhlas. Nah ikhlas beramal itu nggak bagus, nggak pas saya bilang. Kemudian berkembang perdebatan itu menjadi sejarah asal usul Kementerian Agama,” kata Yaqut, dalam webinar bertajuk Webminar Internasional Peringatan Hari Santri 2021 RMI-PBNU.
Ia mengatakan dari perdebatan itu kemudian berlanjut pada sejarah asal usul Kementerian Agama. Merespons hal itu, Yaqut mengatakan Kemenag merupakan hadiah negara untuk NU bukan untuk umat islam sehingga dapat memanfaatkan dalam jabatan di instansi.
“Ada yang bilang salah satu ustaz ‘loh nggak bisa Kementerian Agama ini kan hadiah negara untuk umat Islam’ karena waktu itu perdebatannya bergeser ke kementerian ini harus menjadi kementerian semua agama, melindungi semua umat beragama,” katanya.
“Ada yang tidak setuju, ‘Kementerian ini harus Kementerian Agama Islam’ karena Kementerian agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam. Saya bantah, bukan, ‘Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU’, ‘bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU’. Nah, jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama kan dia itu NU,” kata Yaqut.
Yaqut mengatakan mengapa demikian? Kementerian Agama muncul karena pencoretan 7 kata dalam piagam Jakarta. Kemudian yang mengusulkan itu menjadi juru damai atas pencoretan itu dari pihak Nadlatul Ulama, kemudian lahir Kementerian Agama karena itu.
“Nah wajar sekarang kita minta Dirjen Pesantren, kemudian kita banyak mengafirmasi pesantren, dan santri juga, saya kira wajar wajar saja tidak ada yang salah,” katanya.
“Ada lagi yang protes tapi kenapa mengafirmasi juga itu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, saya bilang NU itu banyak besar, NU itu banyak umatnya dan jemaahnya banyak dan besar secara fisik badannya dan orang yang besar itu selalu cenderung melindungi yang lemah, melindungi yang kecil, dan itu sifat NU, NU itu di mana mana pengin melindungi yang kecil. Jadi kalau sekarang Kementerian Agama menjadi kementerian semua agama, itu bukan menghilangkan ke-NU-annya, tapi justru menegaskan ke-NU-annya. NU itu terkenal paling toleran, NU terkenal paling moderat, saya kira tidak ada yang salah. Saya kira itu menjadi background landasan cara-cara berpikir kami di Kementerian Agama yang insyaallah hampir seragam, meskipun masih ada satu dua ya bisa karena kita mengelola organisasi yang besar,” ujarnya.
