Liputanjatim.com – Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan II 2021 mulai dipertanyakan parlemen Jawa Timur. Hal itu karena pertumbuhan sebesar 7,05% (y-on-y) atas triwulan II 2020 tak sebanding dengan jumlah kemiskinan yang masih berada di angka 11,40 persen atau 4,5 juta penduduk dari total jumlah penduduk 40,6 juta (data BPS). Pertumbuhan yang tak berbanding lurus dengan jumlah kemiskinan tersebut memberikan isyarat bahwa pertumbuhan ekonomi Jatim sebatas pertumbuhan semu.
Sebagaimana yang dilansir BPS, dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang tumbuh sebesar 16,31 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 27,46 persen. Namun realitas yang ada di lapangan, produk hasil pertanian terus mengalami penurunan seperti harga gabah yang turun dari Rp 5000 menjadi Rp 4000/kg, harga cabai kini berada di angka Rp 4000/kg. Sementara UMKM yang menjadi sektor unggulan Jatim belum menunjukan tren positif.
Anggota Komis C DPRD Jawa Timur Ahmad Hilmy mengatakan bahwa belum adanya formulasi kebijakan yang solutif dari Provinsi Jawa Timur di tengah hantaman pandemi covid-19. Sehingga dunia usaha seperti UMKM menerima dampak negatif yang berakhir hilangnya pendapatan. Sedangkan sektor pertanian yang merupakan sektor yang tahan dari dampak ekonomi tak mendapatkan supporting kebijakan dari pemerintah, mulai dari masalah pupuk yang langka hingga anjloknya harga saat panen tiba.
Politisi PKB Jawa Timur itu mengaku bersama koleganya di parlemen telah berulang kali memberikan masukan kepada Pemprov Jatim untuk membuat kebijakan pendukung dunia usaha dan pertanian.
“Solusi yang kita tawarkan dalam bentuk bantuan permodalan baik untuk pebisnis dan pengusaha online. Tapi hak itu tak banyak diindahkan,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah kerap kali membuat aturan penanganan covid-19 malah mencidrai dunia usaha. Hal itu kemudian membuat para pengusaha bimbang dalam melanjutkan bisnisnya. “Dan yang terjadi ekonomi rakyat melemah, kemiskinan tidak terurai atau tidak terselesaikan,” imbuhnya.
Sebab itu, ia meminta Pemprov Jatim segera membuat kebijakan padat modal untuk dunia usaha UMKM dan pertanian. Ia yakin dengan cara itu, pemulihan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Jawa Timur bisa dilakukan dengan cepat.
