Liputanjatim.com – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anik Maslachah meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penanganan pandemi Covid-19 hendaknya berpedoman pada sosiologi masyarakat, yang dimulai dari tingkatan Rumah Tangga (RT). Cara tersebut dinilai akan berjalan lebih efektif jika dibandingkan dengan penanganan model yang sudah-sudah.

“Jadi kebijakan pemerintah pusat, provinsi untuk sampai kabupaten/kota sampai dengan desa ini ada formulasi yang lebih humanis yang mengarah kepada sosiologi masyarakat,” kata Anik di Gedung DPRD, Senin (9/8/2021).

Pernyataan Pimpinan DPRD Jatim tersebut, menanggapi terkait draft perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur.

Perubahan RPJMD Jatim ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta kondisi eksisting saat ini.

Dia berharap, masyarakat tak lagi merasa ketakutan dengan adanya formulasi penanganan pandemi yang berpedoman pada sosiologi. Sebab menurutnya, selama ini masyarakat ketakutan dengan pola penanganan pandemi yang diterapkan, sehingga berpengaruh pada kinerja program pencegahan Covid-19.

“Sehingga tidak pula masyarakat ditakuti, masyarakat disekat-sekat, masyarakat diberikan sanksi, tetapi tidak menyelesaikan masalah,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Lebih lanjut, Sekretaris DPW PKB Jatim ini menuturkan, selama ini penanganan pandemi Covid-19 tidak berdampak signifikan pada penurunannya kasus penyebarannya. Malah hal tersebut menjadi bumerang, sebab penanganan yang tidak tepat ini malah sangat berpengaruh pada anjloknya perekonomian masyarakat.

“Tidak menyelesaikan positivity rate untuk menjadi turun, malah justru positivity rate meningkat. Mortality rate atau kematian menjadi meningkat, ekonomi semakin ambruk. Nah, ini perlu di RPJMD juga diformulasikan,” tandasnya.