Liputanjatim.com – Fraksi PKB DPRD Jawa Timur kecewa kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ternyata tidak mampu membelanjakan anggaran sebesar Rp 3,7 Triliun untuk kebutuhan rakyat. Hal tersebut diketahui usai mempelejari nota penjelasan Gubernur Jawa Timur terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2020.
Ketua Fraksi PKB Jawa Timur Fauzan Fuadi usai mengikuti Paripurna, Senin (21/6/2021) mengatakan bahwa SILPA dari APBD Jatim 2020 sebesar Rp,37 Triliun. Artinya, ada anggaran yang begitu besar tidak terbelanjakan untuk program-progam yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan Pemprov Jatim melalui Gubernur Khofifah selalu mendengungkan refocusing anggaran untuk penanganan covid-19. Namun pada kenyataanya Pemprov Jatim tidak mampu merealisasikannya.
“Padahal, optimalisasi belanja daerah saat krisis ekonomi sepanjang 2020 bisa menjadi trigger (pemantik) bergeraknya mesin perekonomian rakyat, namun sayang pemprov tidak bisa melakukannya,” ungkap politisi asal dapil Bojonegoro-Tuban itu.
Pihaknya menilai adanya pemikiran kontradiksi paradigmatik yang terjadi di Pemprov Jatim. Sebab, di satu sisi pemerintah mengakui adanya kelesuan ekonomi, namun pada sisi yang lain ada kegagalan pemerintah dalam memicu kegairahan ekonomi rakyat melalui realisasi belanja daerah secara optimal.
Ia kemudian mencontohkan bagaimana kecilnya porsi belanja pendidikan yang hanya Rp 2,8 Triliun dan belanja pertanian yang hanya sebesar Rp 77 Miliar.
“Porsi belanja pendidikan amat kecil, apa lagi belanja pertanian, kecil sekali. seharusnya SILPA itu kecil bahkan bisa nol kalau penganggarannya tepat, misal anggaran sektor pertanian Rp 1 T, tentu akan menstimulus ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan petani Jatim,” ujarnya.
Bendahara DPW PKB Jawa Timur itu mempertanyakan dokumen perencanaan pembangunan. Tidak optimalnya penyerapan anggaran oleh Pemprov Jatim apakah disebabkan oleh buruknya perencanaan yang selama ini yang disusun sendiri oleh eksekutif.
Ia kemudian menceritakan bahwa dalam setiap pertemuan antara dewan dan eksekutif, eksekutif kerap kali menyampaikan penghematan anggaran di setiap kegiatan atau program. Dalih-dalih penghematan tersebut saat ini perlu dicek kembali dengan kenyataan eksekutif tidak mampu merealisasi belanja daerah. Sementara banyak sektor yang butuh digenjot pertumbuhannya untuk menormalkan situasi sosial ekonomi yang saat ini sedang kontraksi atau krisis.
